VISI PAROKI:

Gereja Umat Allah yang dengan bimbingan Roh Kudus terus menerus membangun persekutuan sehati sejiwa, yang berpusat pada Yesus Kristus; berakar dalam komunitas jemaat Lingkungan, beriman mendalam, kokoh, dewasa, misioner dan memasyarakat

06 Juli 2009

Presiden Berkualitas, Pemilih Berkualitas

Beberapa hari lagi kita akan memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Inilah pengalaman pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung yang kedua. Di tengah waktu pencontrengan yang semakin dekat dan kepungan janji ketiga pasangan kandidat, ada baiknya kita catat pengalaman Pemilu Presiden 2004 dan belajar darinya.Ada setidaknya dua pelajaran penting dari Pemilu Presiden 2004: yakni menggejalanya tiga lapis otonomi politik dan masih kaburnya batas antara supporters (penyokong) dan voters (pemilih).
Tiga lapis otonomiPemilu Presiden 2004 menegaskan tiga kecenderungan otonomi politik. Pertama, para pemilih dalam pemilu presiden cenderung otonom berhadapan dengan partai politik yang mereka pilih dalam pemilu legislatif sebelumnya. Sekalipun parpolnya membangun koalisi menyokong pasangan kandidat tertentu, para pemilih secara otonom mengarahkan pilihan mereka pada pasangan yang mereka kehendaki.
Otonomi para pemilih itu merusak kalkulator parpol. Dalam putaran kedua pemilu presiden, pasangan Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi disokong oleh Koalisi Kebangsaan yang tambun. Namun, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla yang disokong Koalisi Kerakyatan yang berpostur jauh lebih kecil ternyata justru menang secara meyakinkan. Beberapa lembaga survei membuktikan bahwa kemenangan ini terbangun oleh otonomi para pemilih berhadapan dengan parpol pilihan mereka.
Kedua, otonomi pengurus partai di tingkat daerah berhadapan dengan pengurus partai di tingkat pusat. Pemilu Presiden 2004 ditandai secara menarik oleh pembelotan banyak pengurus daerah parpol terhadap pilihan politik yang diputuskan pengurus partai di tingkat pusat. Otonomi pengurus partai di tingkat daerah ini terjadi secara hampir merata di sejumlah partai.
Ketiga, otonomi para tokoh informal partai berhadapan dengan para tokoh yang secara formal duduk dalam kepengurusan partai itu. Keputusan politik yang diambil secara resmi oleh para pemimpin formal partai ditentang oleh para tokoh informal partai itu. Pembelotan ini bahkan tak dilakukan diam-diam, di bawah permukaan, tetapi ditegaskan sebagai sikap politik eksplisit.
Itulah tiga lapis otonomi yang berkembang secara masif dalam Pemilu Presiden 2004. Sekalipun tak lagi semasif itu, gejala serupa masih berkembang di tengah kompetisi politik sengit hari-hari ini.
Maka, atas nama ”teori” tiga lapis otonomi itu, kita tak bisa secara tergopoh-gopoh menyimpulkan bahwa Yudhoyono-Boediono, yang didukung koalisi partai paling tambun, dengan serta-merta akan melenggang menjadi pemenang. Kita tak bisa berasumsi bahwa suara semua partai penyokong koalisi dengan serta-merta akan berpindah menjadi gabungan suara pemilu presiden.
Terlepas bahwa Lingkaran Survei Indonesia—berdasarkan survei yang dibiayai Tim Sukses Yudhoyono-Boediono—sudah menegaskan kemenangan besar Yudhoyono-Boediono, pertarungan Pemilu Presiden 2009 belum sama sekali berakhir. Melihat dinamika politik hingga hari-hari ini, kemungkinan bagi pemilu dua putaran, bahkan kemungkinan bagi kekalahan Yudhoyono-Boediono, masih terbuka.
Pemilih versus penyokongPelajaran lain dari Pemilu Presiden 2004 adalah masih kaburnya batas antara penyokong dan pemilih. Demokrasi yang sehat dan matang menuntut kualifikasi para pemilih, bukan sekadar para penyokong. Akan tetapi, di mana pun, para pemilih tak pernah jatuh dari langit, melainkan harus dibangun melalui proses yang liat.
Penyokong mendukung kandidat presiden-wakil presiden dengan alasan loyalitas sentimental, semacam kesamaan asal daerah. Sementara itu, pemilih memilih kandidat berbasis kalkulasi, yakni pertimbangan mengenai seberapa jauh sang kandidat akan bekerja sejalan dengan harapan dan aspirasinya.
Penyokong menyokong kandidat presiden-wakil presiden karena kultus, sementara pemilih memilih karena pertimbangan. Semangat penyokong adalah mengabdi kepada kandidat, sementara pemilih mengajak kandidat membangun pertukaran (exchange).Maka, hubungan yang terbangun di antara penyokong dan kandidat adalah cenderung emosional dan irasional, bukan hubungan rasional sebagaimana terbentuk di antara pemilih dengan kandidat. Alhasil, ketika penyokong menawarkan dukungan yang terus terpelihara, pemilih justru mentransformasikan pilihan yang diambilnya menjadi tuntutan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap pejabat publik yang mereka pilih.
Dalam Pemilu Presiden 2004 kita masih melihat kaburnya batas di antara para penyokong dan pemilih itu. Sekalipun tidak disokong oleh data kuantitatif hasil survei, layak diduga bahwa penyokong masih lebih mudah dijumpai ketimbang pemilih.
Harapan warga, pemilu presiden menandai menegas dan menguatnya para pemilih dan melemahnya gejala para penyokong. Melalui penegasan dan penguatan inilah hasil pemilu yang lebih berkualitas akan dijamin. Sebab, tak pernah ada presiden berkualitas tanpa para pemilih berkualitas.

Orang Katolik kebanyakan akan bertanya, siapa yang pantas dipilih? Atau pertanyaan menukik, Gereja menganjurkan memilih pasangan capres yang mana? Sekali lagi, Gereja Katolik tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengarahkan umat pada pasangan capres tertentu. Gereja menyerukan supaya umat bertanggung jawab dengan tidak golput.

Sebagai pembelajaran, umat dapat hedaknya memilih pasangan capres yang
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendukung dan membela Pancasila & Undang-Undang Dasar '45 sebagai dasar dan pedoman hidup Bangsa Indonesia yang tak dapat digantikan. Umat hendaknya cerdas memberikan suaranya kepada pasangan capres yang memiliki komitmen selaras dengan nilai-nilai ajaran sosial Gereja yang mengedepankan kebaikan hati, berpihak kepada kehidupan, memperjuangkan kesejahteraan umum, menjunjung tinggi solidaritas, subsidiaritas, hak asasi manusia, pluralisme, nasionalisme, kebangsaan, desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, mendukung kehidupan demokrasi, menolak kekerasan dan korupsi.
Pada titik itulah tanggung jawab sejarah yang besar kita panggul beramai-ramai. Kita dihadapkan pada tuntutan sederhana belaka: menjadi pemilih yang bertanggung jawab atau tak memilih secara sama bertanggung jawabnya.

Tidak ada komentar: